Kasuk kasuk Perkara KTP Demi Pilpres

Usai mencoblos, pamer tinta ungu
Saya dan teman-teman kantor, siang tadi sekitar jam 12 siang, bisa dan sudah mencoblos kertas suara yang bergambarkan Pasangan Capres Cawapres yang bertarung di Pilpres 2014 ini. 

Siapa lagi kalau bukan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. 

Saya dan temen-teman merasa wajib tuk memberikan hak suara, hak berpendapat dan hak memilih di balik bilik kecil di TPS yang berdekatan dengan kantor tempat saya bekerja. Semuanya, tentu bertujuan tuk meriahkan pesta demokrasi dan sambut kepemimpinan yang baru.

Oh, ya saya bisa mencoblos, meski bukan ber KTP daerah tempat wilayah TPS atau kelurahan yang bersangkutan, karena beruntung sudah mengurus Formulir A5 beberapa hari sebelumnya. Itupun dadakan karean diajak teman, jadi Alhamdullilah bisa nyoblos, walau awalnya sempat ditolak oleh petugas, karena 3 dari 6 KTP milik teman yang kami ajukan, ada yang beralamat di Wilayah DKI Jakarta juga. Namun ketiga teman kami ini, termasuk saya, ngekos didaerah di seputar kelurahan yang kami sambangi itu. Jadi, merepotkan juga kalau mesti bolak balik, walau domisili masih disekitar Jakarta. 

Sedangkan, 3 KTP lainnya, berdomisili di Provinsi lain. Nah, 3 KTP yang domisi luar Jakartalah yang diterima oleh petugas. Yang KTPnya domisili di Jakarta, gak mau diurus sama petugasnya. Tapi, beruntung, ada satu petugas lain, datang sore itu ke kantor kelurahan wilayah Utan kayu, saat kami masih "memperjuangkan" 3 KTP teman kami. Setelah dijelaskan, si petugas yang baru datang ini, justru menerima pengajuan KTP kami tuk membuat form A5. Tapi, ia menelpon ke petugas kelurahan tempat KTP yang salah satunya tertera berdomisili diwilayah Ciracas, agar tak terjadi pemilihan ganda. 
  
Foto: Yey, sore tadi, usai sdh mengurus 6 lbr model A5, tuk 6 orang teman kantor, sbg modal ikut mencoblos Pilpres 9 Juli'14 di Jakarta. Dengan modal KTP luar daerah bersama Wydia Angga akhirnya sukses memegang  6 lembar kertas berharga, dari Kelurahan Utan kayu Utara, Jakarta Timur, meski awalnya sempat ditolak.

Ah, walau gak jd ke #PRJ..tp manisnya pengalaman bs mengurus 6 lembar model A5 tuk Asrul Dwi Novie Siregar  Tius dan Jay, teman2 seperantauan lain, itu lebih indah drpd menikmati keramaian PRJ..ihiy...

Nah, kalau sdh ada 6 lembar A5 ditangan, itu artinya sdh siap 6 suara yg kompakan akan diberikan pada si capres Anu... di 9 Juli'14 nanti.... Uhuuuyy... . Gak sabar mau nyoblosnya...
Saat mengurus form A5 di kantor Kelurahan

Cerita diatas, itu yang saya katakan beruntung. Kenapa beruntung..? 

Ya, karena momentnya cuma 5 tahun sekali tuk menusukkan paku dikertas yang bergambar capres dan cawapres. Bisa celupkan jari di tinta ungu yang unyu-unyu itu, juga moment manis yang bisa dirasakan  5 tahun lagi.

Tapi....ada cerita lain yang mengecewakan..

Beberapa teman satu kantor dan teman kosan tempat saya tinggal, yang anak perantauan, sangat kecewa karena ditolak mendaftar di TPS terdekat, karena tak punya form A5. Ketika KTP disodorkan, itupun ditolak. Padahal, sebelumnya ada informasi yang membolehkan, kalau boleh saja mendaftar di  TPS manapun, asal bisa menunjukkan KTP asli dan fotocopynya.

Suasana TPS tempat saya mencoblos, sekitar jam 12 siang, sudah sepi.

Nah, kenapa mereka pede-pede aja datang ke TPS dengan 'bermodal” KTP doang..?

Karena, pada pemilihan legislatif kemarin, dibolehkan kok coblos di TPS terdekat, meski hanya gunakan KTP. TPS yang mereka tuju, tentulah yang dekat dengan tempat  kerja atau TPS dekat kos-kosan. Sayapun sudah merasakan nikmatnya mencoblos di TPS yang bukan wilayah saya, dengan menunjukkan KTP asli dan fotocopynya  saja, di hari H. Silahkan baca ceritanya disini.

Hei...hei...hei.... kenapa hal tersebut tidak berlaku pada Pilpres kali ini, yang hanya berjarak beberapa bulan saja..?

Padahal 'jangkauan' Pilpres itu justru lebih luas daripada Pileg. Pada Pileg, it's oke lah ya gak boleh gunakan KTP saja pada saat mendaftar. Karena toh, logikanya, Pileg adalah perwakilan perseorangan/partai dari masing-masing daerah/kota, yang dipilih oleh orang yang harusnya tau dan mengerti jelas rekam jejak si caleg tersebut, didaerah yang bersangkutan. Tapi, justru kami yang tidak tau dengan “catatan perjalanan” si caleg di TPS tempat kami mencoblos, kok diperbolehkan mencoblos, hanya dengan menunjukkan KTP saja, saat mendaftar. Padahal, sekali lagi, kami malah gak atau persis sepak terjang sang Caleg. Jadi, sebelum mencoblos, kami sempat browsing dulu, mencari tau siapa sang caleg yang gambarnya akan kami coblos.

Lah... ini Pilpres gitu loh, harusnya sangat diperbolehkan daftar di TPS hanya menggunakan dengan menujukkan KTP saja. Karena, sosok Capres dan Cawapres yang akan dipilih telah dikenal oleh seluruh warga Indonesia, bahkan dunia. Baik dari sisi sepak terjangnya, kepemimpinan, masa lalu, masa kini, dan masa-masanya. Tapi, kok malah gak dibolehin..? Alasan petugas TPSnya sih, boleh saja "cuma" pake KTP, dengan syarat KTP tersebut cocok dengan wilayah TPSnya. Artinya, hanya dikhususkan tuk orang-orang di wilayah tersebut, yang belum sempat mendaftar di kelurahan tuk mengurus A5, tapi, berdomisili di wilayah seputar TPS yang alamatnya sesuai dengan KTP.


Loh...., gak mikir apa, jutaan orang di Jakarta ini adalah perantauan, lo....Disetiap sudut gang dan lorong di wilayah Metropolitan ini, ada terselip orang perantauan didalamnya, yang masih memiliki KTP daerah asalnya.

Mereka datang/tinggal  di Jakarta, kebanyakan karena alasan kerja. Jadi, ada saja yang gak sempat mengurus form A5, ada juga yang gak tau kapan batas akhir mengurus A5, dan sebagainya. Ada juga yang berpikiran bahwa, bisa saja mendaftar di TPS pada hari H, dengan menunjukkan KTP doang, seperti penjelasan saya diatas tadi.

Eh..malah ada TPS di dekat saya kos, menurut keterangan teman-teman kosan yang mendatangi TPS tersebut, mereka boleh mendaftar disana, asal bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Yaelah... yg namanya KK-nya anak kos mah, ada di kampung semua kaleeeeee..... Duh....

"Kalau tau gitu, dari tadi aku  sudah pulang ke Bogor buat nyoblos", begitu salahsatu celetukan teman kos saya yang kecewa, setelah tau ia tak boleh  mencoblos, karena bukan  ber KTP diwilayah TPS terdekat. 

Yah, gak mungkin toh, semua orang perantauan di Jakarta ini mesti pulang kampung dulu hanya buat nyoblos doang..? Berapa ongkos yang akan dikeluarkan coba..? Kalau yang rumahnya di Bogor, Tangerang atau Bandung, ya mungkin bisa nekad pulkam demi ikut nyoblos di kampugnya. Tapi, apa kabar yang kampungnya jauh, seperti yang berasal dari Sulawesi, Sumatera, atau wilayah jauh lainnya dari Jakarta..?Ah...

Akhirnya, 7 orang temen kos saya, tak bisa menyalurkan hak suaranya hari ini. Mereka gagal menancapkan paku pada baju kotak-kotak atau pada peci sang calon presiden idola mereka. "Saya dari kemarin sudah mengkhayal bakal mencoblos wajah pak Jokowi, mbak...eh gagal..", keluh salah satu temen kos saya dengn bibir yang culun dan wajah yang manyun. 

Tau gak, saking pengen ngerasain nyelup jari di  tinta ungu, teman-teman saya yang antusias tuk menggunakan hak pilihnya ini, nekad numpang nyelup jari di tinta yang disediakan oleh TPS yang menolak mereka, walau mereka gak nyoblos..hiks...

Seorang teman kantor saya, yang niat banget tuk mencoblos, sampai nekad mendatangi beberapa TPS yang berada di dekat kantor (karena di hari H, ia sedang bertugas), tapi semuanya menolak, karena KTP nya bukan domisili TPS yang bersangkutan. Teman saya ini, KTP nya Tangerang, sementara ia ia tinggal di Cempaka Putih, JakPus, dan ingin nyoblos di wilayah Utan Kayu, Jaktim. karena kantornya diwilayah tersebut. Namun, ia hanya mendapatkan penolakan. Ia kecewa. 
 
Herannya, di wilayah lain, saya mendapatkan informasi, ada lo beberapa TPS di Jakarta yang bisa mencoblos hanya dengan menggunakan KTP saja, walau orang tersebut alamat KTP nya beda dengan wilayah TPSnya. Salah satunya di TPS wilayah Matraman dan Polonia. Tapi, ada juga yang gak bisa. Piye toh, kok beda-beda..? Gimana sih sosialisasinya oh KPU..?

Kalau begini mah, artinya KPU membangun banyak Golput dimana-mana. Mengurungi perolehan suara capres tertentu, dan membuat kecewa banyak orang, terutama bagi kaum perantauan. 

So, sosialisasinya harusnya lebih digedein dong KPU, biar orang sesegera mungkin ngurus A5 dan gencarkan pemberitahuan soal “tak boleh lagi gunakan KTP kalau bukan di wilayah TPSnya”. Selain itu, peran RT/RW juga tuk membantu mensosialisasikan kapan berakhir tenggat tuk mengurus form A5, juga wajib dilakukan. Di kosan kami, tak ada pak RT/RW yang nyamperin atau mengajak kami tuk mendaftar di kelurahan tuk mendapatkan A5. Jadi, wajar toh kalau anak-anak kos pada gak mudeng terkait hal ini.  

Yah, meski saya senang bisa nyoblos, tapi sedih juga melihat teman-teman yang gak bisa nyoblos karena berKTP luar Jakarta, atau berKTP yang bukan di wilayah TPS yang bersangkutan, karena mereka ngekos, dan gak sempat ngurus form A5.

Bersama teman-teman kantor, yang "berhasil" mencoblos.
So, karena ceritanya sudah begini, baiklah.. kami hanya bisa pasrah menanti hasil pemilu, meski banyak sekali suara yang tak tergunakan. Hikss..

Semoga di 5 tahun mendatang, sosialisasi oleh KPU dan RT/RW setempat lebih gencar lagi, agar orang-orang perantauan seperti kami, bisa diberi kelonggaran tuk gunakan hak suara.

Salam pemilu !!


7 comments :

  1. Replies
    1. Peraturannya tidak dipermudah, harusnya ada pengecualian tuk org yang ber KTP di luar Jakarta dan gak masalah mencoblos bukan di TPS yg sesuai dgn KTP, toh, sdh ada tanda celup jari, kan..? Jd, kalau ada org yang mau nyoblos di 2 TPS berbeda, kan bs diperiksa dulu kondisi tanda jarinya. Kalau seperti apa yg saya ceritakn diatas, mah, akhirnya justru mengurangi suara, tak terpakai sia.sia..

      Delete
    2. setuju mbak kemarin sya juga smepat mikir gitu...emng ribet yah heheh

      Delete
  2. Aduuuh cantikyooo #ehsalah fokus
    ternyata betul-betul melewati prosedur yang ditetapkan ..demikianlah cara Pemilu Pilpres Indonesia Th 2014.Slm ngeblog mbak Eka :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya mbak, saya sih setuju saja dengan kedisiplinan peraturan, tapi, kurang sosialisasinya gitu, lo. Kenapa di Pileg bisa mencoblos hanya dgn gunakan KTP di TPS manapun, kok pada Pilpres gak bisa. Itu lo yg bikin dongkol marongkol. Kelihatan nih KPU belum siap beneran utnuk hajat segede ini.

      Delete
  3. HAHAHAHHAHAHAHAH...... mantap mba eka.... padahal 5 tahun sekali yah tp tetep loh KPU ga siap menghadapi hal2 spt ini, untuk aku diks tau temen so ms bisa nyoblos....berharap di Pilpres berikutnya lebih baik yooooooo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yoi....moment 5 tahun sekali yg ditunggu orang, tapi proses pelaksanaannya, khususnya peraturan tuk warga yang tak ber KTP Jakarta, masih banyak yang tidak memuaskan. Semoga 5 tahun kedepan bisa dievaluasi lagi terkait hal ini. Supaya hak suara warga perantuan dapat digunakan dengan baik. Amin.....

      Sayang sekali, banyak suara tuk si capres Anu, jadi tak tersalurkan.., krn yang mau nyoblos gak boleh nyoblos, terganjal perkara KTP.

      Delete

Hai teman-teman...

Silahkan tinggalkan komentar yang baik dan membangun ya....Karena yang baik itu, enak dibaca dan meresap dihati. Okeh..?